Kategorisasi BUMN Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan amanah Undang-undang No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara pasal 2 ayat (1) butir (a) tentang salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu "memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya" maka Kemente-rian BUMN telah menyusun strategi penataan BUMN kedepan yang berada dalam kerangka rightsizing policy yang tadi telah kami jelaskan. Untuk meningkatkan kon-tribusi BUMN dalam pertumbuhan ekonomi Kementerian BUMN akan memantapkan orientasi pengembangan kepada BUMN-BUMN yang memiliki potensi bisnis mau-pun pelayanan, dalam besaran dan struktur organisasi yang sesuai.

Untuk mencapai besaran dan struktur yang sesuai, rightsizing policy akan diwujud-kan dalam kategorisasi BUMN dalam 5 (lima) bentuk atau jenis tindakan, yaitu;

(1) Stand Alone

BUMN yang masuk dalam kategori ini adalah BUMN yang memiliki kriteria beri-kut ini;

• Market share cukup signifikan dan mengandung unsur keamanan;
  
• Single player atau masuk sebagai pemain utama;
  
• Belum memiliki potensi untuk dimerger ataupun holding; dan
  
• Keberadaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku & umumnya captive market.
  

(2) Holding

BUMN yang masuk dalam kategori ini adalah BUMN yang memiliki kriteria beri-kut ini;

• Sektor usahanya sama
  
• Jenis usaha dan segmen pasar berlainan
  
• Kompetisi tinggi
  
• Masih ada prospek/ bisnis prospektif
  
• Pemerintah merupakan pemilik mayoritas
  

(3) Divestasi

Divestasi merupakan tindakan pemegang saham (shareholder's action), yang se-lalu mempertimbangkan unsur cost & benefit, sebagaimana pemegang saham pada persero yang lain. Namun, karena tindakan divestasi ini dikaitkan dengan kepemilikan Badan Usaha Milik Negara, maka Divestasi hanya dapat dilakukan pada BUMN yang memiliki kriteria berikut ini;

• Berbentuk Persero.
  
• Berada pada sektor usaha atau industri yang kompetitif atau unsur teknologinya cepat berubah.
  
• Bidang usahanya menurut undang-undang tidak secara khusus harus dikelola oleh BUMN.
  
• Tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan.
  
• Tidak mengelola sumber daya alam yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak boleh diprivatisasi.
  
• Tidak bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
  
• Memenuhi ketentuan/peraturan pasar modal apabila privatisasi dilakukan melalui pasar modal.
  

Termasuk pula dari tindakan divestasi, meliputi pula tindakan privatisasi. Bahwa tindakan privatisasi selain akan memperlihatkan kesiapan dan performa kinerja perusahaan yang membaik yang kemudian mempunyai suatu nilai (value ) yang tinggi, maka perusahaan-perusahaan yang baik tersebut diberikan kesempatan kepada khalayak/masyarakat dan instansi (Pemda) untuk turut menikmati BUMN dengan cara memiliki saham Perusahaan. Dengan demikian pengertian priva-tisasi tentang penjualan aset kepada asing sebenarnya hanya terkait dengan masalah privatisasi dengan metode Initial Public Offering (IPO) tentunya meng-gunakan suatu mekanisme pasar yang tidak bisa dikontrol investor-investornya.

Demikian pula sebaliknya, bagaimana perlakuan terhadap BUMN yang usa-hanya sudah sunset (yang potensi perkembangan usahanya sudah turun) bila-mana Pemerintah akan bertindak sebagai regulator?. Seperti misalnya pada kegiatan BUMN di bidang usaha penerbitan dan perdagangan buku, termasuk pula usaha pergedungan dan pertokoan, dimana sektor swasta lebih maju dan lebih efisien mengelolanya, apakah negara masih layak untuk memiliki dan mengelola BUMN tersebut?

(4) Merjer dan Konsolidasi

Dalam rangka penguatan sinergi antar-BUMN, tindakan merjer dan konsolidasi menjadi pertimbangan, apabila memenuhi kriteria berikut ini;

• Jenis usaha dan segmen pasar sama
  
• Kompetisi tinggi
  
• Mayoritas saham dimiliki Pemerintah
  
• Kinerja tergolong kurang baik
  
• Going concern diragukan, namun masih memiliki potensi untuk digabung dengan BUMN lain.
  

(5) Likuidasi

Tindakan pemegang saham untuk melakukan likuidasi, tentunya setelah me-menuhi pertimbangan dan kajian tentang cost & benefit dari usaha tersebut, meliputi;

• Tidak ada PSO – non "Strategis" (tidak harus dipertahankan status BUMN)
  
• Dalam beberapa tahun mengalami kerugian terus-menerus
  
• Kompetisi usaha tinggi
  
• Eksternalitas rendah
  
• Usahanya tidak prospektif
  
• Ekuitas negatif
  

Selain pertimbangan diatas, tentunya cost & benefit tersebut sudah meliputi pen-ghitungan tentang biaya likuidasi (cost of liquidation) harus lebih kecil dari biaya apabila perusahaan tetap dioperasikan.